PAPUA, TIMOR-TIMUR JILID II

JAKARTA : Dugaan bahwa Australia punya skenario melahirkan Timor Timur jilid II di Indonesia kian kuat. Bukti baru terungkap dari kumpulan data intelijen dalam kasus Abepura berdarah yang terjadi beberapa waktu lalu. Australia terindikasi berupaya mengarahkan kasus bentrokan di Abepura sebagai tonggak Santa Cruz yang melicinkan jalan Timor Timur lepas dari pangkuan NKRI.

Sejarah mencatat, momen hitam Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991 menjadi tonggak historis bagi kemerdekaan Timor Timur. "Menurut data intelijen, Australia memang punya skenario menjadikan kasus Abepura sebagai Santa Cruz kedua," kata anggota Komisi I DPR Yuddi Chrisnandi di Jakarta, kemarin.

Menurut Yuddi, berdasarkan fakta itu, situasi dan kondisi politik nasional sekarang ini sungguh mengkhawatirkan. Karena itu, ujarnya, Komisi I DPR segera menyampaikan data penting mengenai campur-tangan Australia ini kepada pemerintah.

Data itu, kata Yuddi, akan menjadi argumen Komisi I DPR untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bertindak lebih tegas terhadap Australia. "Kita juga akan memanggil Presiden untuk meminta penjelasan tentang kegiatan diplomatik kita yang lemah. Kalau perlu kita akan membawa persoalan ini ke sidang paripurna DPR," ujarnya.

Menurut Yuddi, sebelum kemarahan bangsa berubah menjadi anarkis, DPR juga akan mendesak pemerintah agar menuntut Australia ke Mahkamah Internasional. Sebab, Canberra sudah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita jangan lupa, Australia sangat berperan dalam proses kemerdekaan Timor Timur. Ini harus dijadikan pelajaran. Pemberian fasilitas oleh pemerintah Australia kepada 42 warga separatis Papua sudah bisa dijadikan bukti untuk mengajukan Australia ke Mahkamah Internasional," ujarnya.

Yuddi memperrinci, pemberian fasilitas itu adalah sikap Australia yang memperlakukan ke-42 WNI asal Papua seperti pahlawan sejak mendarat di Pulau Christmas hingga menerbangkan mereka ke Melbourne. Semua menggunakan sarana dan biaya pemerintah Australia.

"Menurut aturan internasional, penerima suaka dilarang melakukan aktivitas politik. Tapi saat mendarat di Australia, mereka langsung mengibarkan bendera Bintang Kejora dan memaki-maki pemerintah Indonesia di hadapan puluhan media setempat. Ini sangat menyakitkan," tutur Yuddi.

Yuddi menilai, permintaan Australia agar pemerintah Indonesia menunjukkan bukti keterlibatan mereka mendanai kegiatan separatisme di Papua merupakan wujud standar ganda mereka terhadap Indonesia. "Tuduhan genocide (pemusnahan massal) oleh TNI di Papua tak pernah bisa mereka buktikan. Namun kini mereka meminta bukti kasus dukungan dana oleh LSM asing, khususnya Australia. Tapi apa pemberian berbagai fasilitas terhadap 42 warga Papua itu bukan bukti?" katanya.

Sementara itu, pengamat politik Indria Samego mengatakan, kasus pemberian suaka politik bagi 42 WNI asal Papua telah dijadikan euforia partai oposisi di Australia untuk menarik simpati publik di negara itu. "Partai Hijau mencari simpati karena sedang tak berkuasa. Tapi celakanya, Partai Buruh yang berkuasa juga ikut-ikutan mendukung, karena mereka khawatir kehilangan konstituen. Menurut saya, setelah dulu Timtim, sekarang masalah Papua memang menjadi komoditas politik yang punya nilai jual di Australia," kata Indria.

Peneliti senior LIPI itu menduga kuat Australia memasok dana untuk kelompok prokemerdekaan Papua. "Cuma yang jadi masalah, yang menyokong dana itu pemerintah atau warganya. Kita sangat mengkhawatirkan intervensi Australia sudah sangat berlebihan. Pemerintah mestinya bertindak lebih tegas," ujarnya.

Di lain pihak, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, pemerintah Australia telah menjamin bahwa bantuan mereka tidak akan dibelokkan untuk mendukung gerakan separatisme di Papua. Pemerintah Australia, tuturnya, bahkan meminta informasi dari pemerintah Indonesia jika ada indikasi tentang dukungan dana dari pihak di Australia kepada kelompok separatis Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus menegaskan, gerakan separatis di Papua masih ada. Itu terbukti dari berbagai kegiatan yang nyata-nyata mendukung gerakan tersebut. (Yudhiarma/Ant/Andrian)