Jayapura-RoL-- Banyak dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sejak dikucurkan pemerintah pusat tahun 2001 sampai saat ini dinikmati para pejabat pemerintah sementara rakyat masih terus dililit kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengakuan itu disampaikan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Thom Beanal kepada wartawan disela-sela Musyawarah Adat di GOR Cenderawasih Jayapura, Kamis.

Menurut Beanal, amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua,sehingga pemerintah pusat selama enam tahun berturut-turut mengucurkan dana trilyunan rupiah.

Jayapura-RoL-- Banyak dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sejak dikucurkan pemerintah pusat tahun 2001 sampai saat ini dinikmati para pejabat pemerintah sementara rakyat masih terus dililit kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengakuan itu disampaikan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Thom Beanal kepada wartawan disela-sela Musyawarah Adat di GOR Cenderawasih Jayapura, Kamis.

Menurut Beanal, amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua,sehingga pemerintah pusat selama enam tahun berturut-turut mengucurkan dana trilyunan rupiah.

apanlagi.com - Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan tidak menjadi persoalan jika bendera "Bintang Kejora" ingin dijadikan simbol kultural Papua.

"Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri," kata Gus Dur kepada pers di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (06/07).

Gus Dur, yang saat menjabat presiden mengabulkan permintaan masyarakat Irian Jaya (waktu itu) untuk menggunakan sebutan Papua, justru menuding polisi tidak berpikir mendalam ketika melarang pengibaran bendera "Bintang Kejora".

Fokus Tawaran adalah :

DANDIM Jayapura (Napoleon), Penawaran Kerja Sama

Dalam Pembicaraan, DANDIM mengatakan kepada Ketua Dewan Adat Papua (Forkorus Yaboysembut) bahwa kita perlu keja sama dalam era pembangunan OTSUS di Papua, dan Dewan Adat Papua harus mengakui keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DANDIM juga menegaskan kepada Ketua Dewan Adat Papua bahwa Dewan Adat, jangan melakukan kegiatan separate di Tanah Papua. Sebab hal itu akan mengganggu stabilitas Negara dan lebih khusus daerah telah berlangsung kurang lebih 1 jam dan mereka datang dengan menggunakan dua mobil, yang antara lain 1 mobil Dinas Bintang 1 (Dandim) dan yang satunya lagi Kijang Plat Hitam / photo terlampir. Dandim melanjutkan Pembicaraan dengan topic tentang Wawasan Nusantara, yang mana telah memberikan pesan-pesan khusus kepada Ketua Dewan Adat Papua. Pesan-Pesan yang dimaksud adalah semua elemen masyarakat harus dan tetap mendukung, program Pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia di seluruh Tanah Papua. Dewan Adat Papua juga harus menhargai dan berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia , sebab Paemerintah telah dan sedang membangun Papua dengan baik. Dari hasil Pembicaraan DANDIM dengan Ketua Dewan Adat ini menunjukan bahwa TNI/POLRI dan BIN, telah dan sedang menunjukan Kebodohan mmereka Kepada Public. Data ini adalah hasil kerja keras PIS (Papua Intelegen Service), yang mana telah dan sedang kerja keras selama dua tahun ini. Oleh Karena itu Activis HAM Papua memintah Perhatian Internasional atas situasi yang berkembang di Papua, sebab hal ini sangat membahayakan dan Masyarakat Asli Papua sedang dalam ketakutan akibat Penteropan Pasukan dalam Jumlah Besar di seluruh Tanah Papua dan malakukan latihan-latihan di wilayah adapt masyaraakjjt Papua. Juga TNI/POLRI dan Melakukan hal yang sama terhadap masyarakat asli Papua di seluruh wilayah Tanah Papua Barat.

Kapanlagi.com - Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia (DPMPI) beserta tokoh-tokoh masyarakat Papua mengunjungi instansi-instansi Pemerintah di Jakarta untuk menggalang dukungan bagi aspirasi mereka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presidium menilai bahwa tindakan sejumlah pihak yang mencoba menggunakan Bendera Bintang Kejora, Lagu "Hai Tanahku Papua" dan Lambang Burung Mambruk sebagai lambang kultur budaya tidak dapat diterima karena merupakan simbol separatis.

The mediator of the Papuan Presidium Council says he has been invited to the Indonesian police headquarters in Jayapura for questioning over a flag-raising incident.

Willie Mandowen is one of several Papuan leaders that Indonesian police have turned their attention to in connection with the unfurling of the Morning Star flag during the Papuan Tribal Congress last week.

Timika, Papua - Penyidik Polres Mimika saat ini tengah mengusut keterlibatan oknum karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Melki Tabuni, dalam kegiatan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Melki Tabuni, karyawan pada bagian oreflow Grasberg Tembagapura, dalam dokumen Struktur Badan Kerja Daerah (Name Ndugy) PK II Wamena Timika yang ditemukan aparat Satuan Tugas (Satgas) Amole II saat penangkapan anggota OPM, Musa Kombana Tabuni, Kamis, tercatat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum.

Jakarta,(Modus.or.id). Di Pegunungan Tengah di wilayah terpencil propinsi Papua, sebuah wilayah yang tertutup bagi pengamat luar, polisi nampaknya secara rutin melakukan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat seperti eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan dan pemerkosaan, dengan impunitas, demikian dikatakan Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang dikeluarkan hari ini. Pelanggaran polisi ini semakin memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di Jakarta dan juga potensial memancing ketegangan separatis.

Laporan sepanjang 81 halaman ini berjudul “Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands” dan merupakan hasil dari sebuah penelitian yang berlangsung selama lebih dari setahun. Laporan tersebut mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas polisi dan satuan keamanan lainnya di wilayah Pegunungan Tengah yang bergunung dan terisolasi.

Temuan kunci dari laporan ini adalah bahwa polisi, terutama pasukan BRIMOB (Brigade Mobil, pasukan elit polisi yang digunakan untuk keadaan darurat), bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak yang paling berat di wilayah tersebut, meskipun masih ada beberapa laporan yang terus bermunculan mengenai perlakuan brutal yang di lakukan oleh militer Indonesia.
“Kondisi di Pegunungan Tengah Papua merupakan ujian penting untuk melihat bagaimana kinerja pasukan keamanan Indonesia pada saat ketegangan politik sedang tinggi sementara wilayah tersebut tertutup bagi pengamat luar,” kata Joseph Saunders, Deputy Program Director pada Human Rights Watch. “Polisi gagal dalam menjalani ujian tadi.”

SP/YC Kurniantoro

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega (kiri), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/7). Pertemuan Presiden dengan Faleomavaega yang menjadi Kepala Subkomite Asia Pasifik dan Lingkungan Global Kongres AS ini membahas berbagai isu di antaranya masalah Papua.

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (5/7), menjelaskan kepada anggota Kongres Amerika Serikat (AS), yang juga Ketua Subkomisi Asia Pasifik, Eni Faleomavaega, soal kebijakan pemerintah terhadap Papua.

"Presiden menjelaskan penerapan baru yang diambil pemerintah, termasuk memperkuat otonomi dan demokrasi di Papua, seperti pemilihan gubernur langsung," kata Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal di Jakarta,

JAYAPURA- Kendati Ketua Sub Komisi Asia Pasifik Komisi Hubungan Internasional Kongres Amerika Eni Faleomavega batal ke Papua, namun bukan berarti hubungannya dengan orang Papua menjadi putus.

Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid mengatakan bahwa kemarin pagi mediator orang Papua Willy Mandowen telah berangkat ke Jakarta untuk menghadiri undangan Faleomavega. Undangan itu baru kita ketahui jam 02.00 WIT tadi malam, dan demi efisiensi anggaran maka diputuskan pihaknya hanya mengirim satu orang mediator ke Jakarta. "Jadi yang berangkat ke Jakarta hanya mediator kami yakni bapak Willy Mandowen, beliau sudah berangkat tadi pagi (kemarin red)," katanya kepada Cenderawasih Pos kemarin.

Dari Pemandangan Umum DAP di GOR Jayapura

JAYAPURA- Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) di GOR, kemarin memasuki hari kedua. Di hari kedua kemarin, pertemuan Masyarakat Adat Papua (MAP) dari 7 wilayah adat ini, masuk pada sesi penyampaian Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Ketua dan Pengurus DAP (Dewan Adat Papua) periode 2002 - 2007 yang dirangkaikan dengan penyampaian pandangan pengurus DAP dari daerah-daerah.

Sementara itu, di tengah hiruk pikuk sidang Dewan Adat Papua (DAP) yang berlangsung di GOR Cenderawasih kemarin, puluhan massa yang dipimpin Buchtar Tabuni menggelar aksi demo.

Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Bangsa Papua Barat itu tiba di Halaman GOR sekitar jam 11.30 WIT dan langsung menggelar spanduk. Isinya cukup kritis antara lain 'PBB Segera kirim observer internasional ke Tanah Papua', Bebaskan Tapol dan Napol tanpa syarat orang Papua bukan Makar', Segera tuntaskan pelanggaran HAM berat baik itu kasus Wamena, Biak, Wasior di Pengadilan HAM, 'Cabut UU 21 tahun 2001 dan kembalikan kedaulatan Bangsa Papua Barat'.

[JAYAPURA] Aparat keamanan bersiaga di Kota Jayapura menyusul aksi pembentangan bendera "Bintang Kejora", dalam suguhan tarian saat pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua, di Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (3/7).

Polri telah menyiagakan tiga satuan setingkat kompi (SSK), yang terdiri dari Pengendalian Massa (Dalmas) dan Brimob Polda Papua. Mereka bersiaga di Mapolresta Jayapura. Sedangkan TNI menyiagakan lima SSK, yang disebar di Korem sebanyak satu SSK, satu SSK di Kodim dan tiga SSK di Kodam.