Wakil khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM), Hina Jilani, menyatakan akan menindaklanjuti hasil diskusi kasus HAM yang dilaporkan kepadanya dengan pemerintah dan aparat keamanan di Indonesia.

"Kami akan membuat laporan kasus HAM sesuai hasil diskusi dengan pemerintah dan aparat," kata Wakil khusus Sekjen PBB Hina Jilani, kepada wartawan

Kalangan perempuan Papua meminta Wakil Khusus Sekjen PBB, Hila Jilani dalam kunjungannya di Jayapura 8-9 Juni 2007 agar mengambil langkah nyata menuntaskan berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua pada masa lalu.

Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Pekerja HAM Perempunan Papua, Olla Gombo,SPd di jayapura, Kamis menyikapi rencana kunjungan Wakil Khsusu Sekjen PBB Hina Jilani di Jayapura, 8-9 Juni 2007

Tidak dapat disangkal bahwa kunjungan utusan Khusus PBB yang membidangi urusan pembelaan terhadap para pekerja kemanusiaan alias pembela hak asasi manusia (HAM) ternyata menyisakan kegelisahan. Kegelisahan itu, umumnya lebih terasa di kalangan para pekerja pembela HAM. Hal tersebut terungkap dalam sebuah temu pers bersama FOKER LSM Papua di Waena, baru-baru ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri sebagian utusan para pejuang dan pekerja HAM di Papua, terungkap bahwa dengan hadirnya utusan khusus PBB untuk urusan pembelaan HAM, Hina Jilani, di Papua memberi dampak positif bagi para pekerja HAM. Artinya, para aktivis pembela kemanusiaan semakin menyadari dan paham kalau mereka memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara

Kapanlagi.com - Perubahan sikap drastis kini terjadi di kalangan anggota Kongres Amerika Serikat terhadap kondisi perpolitikkan di Indonesia dan masalah integrasi Papua dalam wadah NKRI.

Demikian Andreas H Pareira, salah seorang pengurus DPP PDIP, melalui hubungan telefon seluler dari New York, Senin, menanggapi pernyataan Eni Faleomavengga, Anggota Kongres AS dari Distrik Samoa Barat.

Kapanlagi.com - Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI), sebuah kelompok independen pendukung keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 12-24 Mei 2007 berada di Amerika Serikat dan Inggris untuk mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus ) bagi Provinsi Papua.

REVIEW BY PAUL BROWNRIGG

The island of New Guinea, our northern neighbour, is a tremendously rich and largely unspoilt island. One half of the island, Papua New Guinea, is often in our news — not always for good reasons. But what about the other half of the island, commonly known as West Papua?

Australia — and the world for that matter — rarely hears anything from this mysterious area that currently forms a part of Indonesia. That’s why Peter King’s new book, West Papua and Indonesia since Suharto, is a must-read for those interested in finding out more about this little known part of the world.

KONGRES AMERIKA MENDAPAT BRIEFING ATAS PERKEMBANGAN DI PAPUA

Kedaulatan Indonesia atas Papua dan Papua Barat barangkali tidak menghadapi tantangan yang tidak begitu besar dari Kongres Amerika setelah satu delegasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkunjung, menjelaskan kemajuan yang dicapai di kedua Propinsi itu kepada Kongres

Dalam sebuah pertemuan informal antara delegasi PDIP yang dipimpin oleh Sekjen Pramono Anung Wibowo dan Parlemen dari Partai Demokrat, Indonesia diminta memfokuskan pada pembangunan/ pembentukan pemerintah daerah yang kuat di kedua propinsi untuk memberikan wewenang kepada rakyat setempat.

Wellington – Sebuah LSM pengamat Indonesia di Selandia Baru menilai reformasi militer cuma omong kosong dan meminta negaranya untuk segera mencabut kembali hubungan militer yang baru saja dipulihkan. Pernyataan tersebut dikeluarkan Indonesia Human Rights Committee (IHRC) terkait penembakan lima warga Alas Tlogo, Pasuruan.

Maire Leadbeater dari lembaga tersebut mengecam pemerintah Selandia Baru yang dianggap secara diam-diam menjalin kembali hubungan pertahanan, setelah delapan tahun diputuskan.

Wellington – Sebuah LSM pengamat Indonesia di Selandia Baru menilai reformasi militer cuma omong kosong dan meminta negaranya untuk segera mencabut kembali hubungan militer yang baru saja dipulihkan. Pernyataan tersebut dikeluarkan Indonesia Human Rights Committee (IHRC) terkait penembakan lima warga Alas Tlogo, Pasuruan.

Maire Leadbeater dari lembaga tersebut mengecam pemerintah Selandia Baru yang dianggap secara diam-diam menjalin kembali hubungan pertahanan, setelah delapan tahun diputuskan.

JAYAPURA- Sesuai rencana, kemarin Wakil Khusus (Special Respresentative) Sekjen PBB untuk bidang pembela HAM (Human Rights Defender) Ms Hina Jilani tiba di Jayapura. Jilani bertemu dengan berbagai pihak mulai dari Pemprov Papua yang diwakili oleh Sekda Drs Tedjo Suparapto, MM, DPRP,MRP, Rektor Uncen hingga sejumlah LSM di Papua.

Hanya saja sebelum Ms Jilani menuju Kantor Gubernur, di swissbelHotel tempat ia menginap sempat didemo. Sekitar 50-an massa dari mahasiswa yang datang sekitar pukul 09.00 WIT berdiri di depan hotel tersebut sambil membentangkan spanduk yang antara lain bertuliskan 'Welcome Mrs. Hina Jilani Who Carry Freedom for All The West Papua', 'Stop Genocide of The Papua', 'Stop Killing In West Papua," dan beberapa poster dan spanduk lainnya.

JAKARTA- Meski secara kuantitas kekerasan terhadap para pembela HAM menurun, tapi itu bukan jaminan bahwa kondisi di Indonesia selalu aman bagi kerja penegakan HAM. Untuk itulah, Wakil Khusus Sekjen PBB yang membidangi Situasi Para Pembela HAM Hina Jilani merasa perlu untuk berkunjung ke Indonesia untuk melihat kondisi para pembela HAM yang sebenarnya.

"Fokus saya adalah mengamati para pelaku HAM, bagaimana keselamatan dan kinerja mereka. Pelaku HAM bisa siapa saja, bisa aktivis, pengacara, juga jurnalis seperti Anda," ujarnya kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di Gedung MK kemarin.

Perempuan berkebangsaan Pakistan itu mengungkapkan semua temuan yang didapatkannya akan dikemas dalam sebuah laporan yang ditujukan pada PBB. "PBB berharap Indonesia mengambil laporan tersebut dengan semangat untuk memperbaiki keadaan," ujar Hina yang berbahasa Inggris.