[JAYAPURA] Aparat keamanan bersiaga di Kota Jayapura menyusul aksi pembentangan bendera "Bintang Kejora", dalam suguhan tarian saat pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua, di Gelanggang Olahraga (GOR) Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (3/7).

Polri telah menyiagakan tiga satuan setingkat kompi (SSK), yang terdiri dari Pengendalian Massa (Dalmas) dan Brimob Polda Papua. Mereka bersiaga di Mapolresta Jayapura. Sedangkan TNI menyiagakan lima SSK, yang disebar di Korem sebanyak satu SSK, satu SSK di Kodim dan tiga SSK di Kodam.

Bahkan sehubungan dengan rencana pembubaran Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua, tiga SSK dari kepolisian telah berpatroli dan unjuk kekuatan melintasi GOR Cenderawasih. Namun, rencana tersebut batal setelah negosiasi antara panitia dan Kapolresta Jayapura.

Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso menyatakan, berdasarkan keterangan panitia, pembentangan "Bintang Kejora" itu merupakan rangkaian pertunjukan dari tarian ditampilkan saat pembukaan.

Dia mengaku mendapat jaminan dari panitia tidak akan ada kegiatan yang bertentangan dengan NKRI. "Apapun bentuk kegiatan itu jika sudah keluar dari koridor hukum dan NKRI, itu adalah tindakan makar," ucapnya.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Max Donald Aer berpendapat, pembentangan bendera "Bintang Kejora" oleh penari dari Grup Sampari asal Manokwari yang juga mengenakan kostum bercorak bintang Kejora, jelas melanggar hukum. "Karena bendera tersebut sudah dilarang digunakan dan dikibarkan. Karena selama ini bendera itu dianggap sebagai lambang kedaulatan dari suatu negara yang disebut Papua Barat," tegasnya.

Sementara itu, di sela-sela kongres pada Rabu (4/7) siang, bendera berwarna putih bertuliskan "SOS" dikibarkan sekelompok pemuda yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua di halaman GOR Cenderawasih. Mereka meminta pemerintah memperhatikan tuntutan mereka. Tuntutan yang ditulis di atas spanduk itu adalah pencabutan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan pengusutan pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura.


Kasus RMS

Dari Ambon diperoleh informasi, menyusul investigasi Tim Mabes TNI terkait insiden pembentangan bendera "Benang Raja" simbol Republik Maluku Selatan (RMS), pada Rabu (4/7), Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Sudarmaidy Subandi melakukan investigasi internal terhadap jajarannya yang bertugas saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 di Ambon, Jumat (29/6) lalu.

Investigasi internal ini untuk mengetahui titik-titik rawan yang menyebabkan terkecohnya petugas keamanan di lapangan, sehingga penari cakalele liar bisa lolos dan tampil serta membentangkan bendera "Benang Raja" di hadapan Presiden.

Secara terpisah, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Guntur Gatot Setyawan mengaku curiga dengan masuknya para penari cakalele yang tidak masuk dalam susunan acara. "Saya curiga dengan kostum penari karena bukan warna hitam tapi agak belel, dan satu di antaranya menggunakan celana putih," jelas Kapolda.

Dari penyelidikan diketahui, para penari liar yang adalah pendukung RMS tersebut telah merencanakan jauh hari sebelumnya. Para pelaku menggelar empat kali pertemuan, dimulai 10 Juni lalu yang diikuti 24 orang. Keputusannya, mereka siap menari cakalele saat Harganas, sembari membawa bendera "Benang Raja". Selain itu, para penari juga diperintahkan menyimpan bendera di celana dalam.

"Selanjutnya pertemuan dilakukan pada tanggal 14, 19, dan 24 Juni. Tanggal 24 Juni, para pelaku berangkat dari Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggunakan speed boat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto mengungkapkan, Polri kini memburu tokoh RMS, Alex Manuputy yang kabur ke Amerika Serikat. Alex diduga sebagai dalang insiden pembentangan bendera RMS saat peringatan Harganas di Ambon. [ROB/VL/G-5]